http://www.english.hadhramaut.info Keterngan Pers Dari Bank Sentral Yaman - Aden [The Source: hadhramaut.info - 15/7/2025] Bank Sentral Yaman (CBY) Aden, menaggapai pengumuman yang dikeluarkan oleh Hauthi yang dihukumi sebagai gerakan separatis teroris melalui Bank Sentral yang dikuasainya di Sana'a, bahwa mereka mengeluarkan uang logam keping 50 riyal Yaman, CBY Aden mengatakan keputusan ini akan merusak ekonomi negara karena uang tersebut keluar tanpa payung hukum dan pengamanan tunai. CBY Aden mengingatkan semua pihak yang bertransaksi agar tidak menggunakan uang palsu, baik yang baru ataupun yang lama, yang sudah diperingatkan oleh CBY Aden supaya tidak dipergunakan, karena akan menyeret pelakuknya kepada sanksi hukum sebab menggunakan mata uang palsu dan sebab bertansaksi dengan gerakan teroris dunia. CBY Aden menyampaikan : - Perilaku Hauthi ini bertentangan dengan sikap 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Delegasi PBB yang dilegalkan secara internal dan internasional. - Ketika CBY menahan diri dengan melaksanakan semua poin sikap diatas, Hauthi sama sekali tidak menghiraukan isi sikap PBB tersebut, baik isi poin pertama untuk menggagalkan segala macam transaksi lama, dan poin kedua untuk tidak mengadakan eskalasi ekonomi, bahkan terus melakukan transaksinya dengan para penjual mata uang, maskapai penerbangan, dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya yang berujung pada penghancuran ekonomi rakyat. - CBY Aden mengajak segenap pihak yang behubungan baik di dalam dan luar negeri untuk melaksanakan isi sikap 23 Juli 2024, dan menyatakan bahwa Hauthi pihak yang bertanggung jawab atas segala efek yang akan terjadi dari eskalasi ekonomi yang mereka lakukan, CBY akan melakukan segala haknya secara undang-undang untuk menindak demi menjaga ekonomi negara, dan uang rakyat. - CBY mengingatkan para pebisnis, bank-bank, dan perusahan-perusahaan penukaran mata uang untuk menjaga uang, investasi, dan modal mereka dan sisa uang mereka setelah dicuri oleh gerakan di atas dari dalam wilayah kekuasaan mereka dan menyia-nyiakannya, demi menjaga eknonomi negara dan agar tidak terkena sanksi internasional.