Sana'a, sabanews.net - Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh Selasa kemarin
(01/03) memimpin pertemuan mingguan Dewan Menteri yang membahas
perkembangan terakhir di negara tersebut dan upaya yang diberikan untuk
melanjutkan dialog dan melaksanakan reformasi secara menyeluruh.
Pertemuan tersebut juga menyoroti inisiatif Presiden Saleh yang telah menawarkan untuk mengangkat masalah-masalah saat ini dan menangani isu-isu ekonomi, terutama proyek-proyek untuk kaum muda untuk mendapatkan keuntungan dari kemampuan mereka dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka.
Selain itu, mengangkat topik memulai dialog dengan pengunjuk rasa muda melalui dewan panitia yang baru-baru ini terbentuk.
Topik rekonsiliasi Rapat Gabungan dengan Pihak koalisi oposisi, untuk membentuk pemerintah persatuan nasional dibahas setelah Presiden Saleh menekankan pentingnya rekonsiliasi dengan oposisi saat bertemu dengan ulama Senin kemarin.
Kabinet melanjutkan pertemuan membahas laporan kegiatan tahunan selama 2010. Laporan ini menyoroti sejumlah proyek yang telah dilaksanakan, laporan tersebut disetujui dan program peningkatan kapasitas manusia serta daftar hitam kontraktor di Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan.
Dewan memuji transparansi dari Komite tender, dan menekankan pentingnya bergandengan dengan hukum dan mendesak Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan untuk berkoordinasi dengan badan-badan yang bersangkutan untuk mempersiapkan dan menerbitkan dokumen khas standar umum dan buku untuk bangunan umum, jalan dan sanitasi.
Selain itu, rapat mendesak Departemen Perdagangan dan Industri untuk berkoordinasi dengan badan-badan yang bersangkutan untuk mempersiapkan dan menerbitkan pedoman khusus dan mendaftar serta mengklasifikasikan importir dan peraturan standar umum.
Selain itu, Dewan meninjau mekanisme yang diajukan oleh komite menteri untuk melaksanakan perintah presiden untuk menyerap 25 persen dari lulusan perguruan terdaftar pada Departemen Kepegawaian dan Asuransi tahun ini.
Dewan memuji mekanisme dan menugaskan komite untuk menyiapkan rancangan peraturan untuk mengatur proses mempekerjakan para pemuda di bawah perintah eksekutif yang telah disetujui oleh Dewan.