Sana'a, hadhramaut.info, Delegasi dari komite parlemen Eropa tentang HAM, Kamis kemarin menyerukan pembebasan segera semua tahanan politik sesuai dengan perjanjian yang ditengahi negara-negara teluk (GCC) dan pemerintahan transisi.

Pernyataan itu disampaikannya oleh delegasi Uni Eropa yang mengunjungi Yaman saat ini yang diketuai oleh Barbara Lochbihler.

Delegasi itu menganggap pembebaskan para tahanan politik merupakan langkah penting untuk menciptakan suasana di mana dialog nasional yang sejati dapat terjadi.

Selama kunjungan, delegasi Eropa mengadakan pembicaraan dengan para pejabat pemerintah, parlemen, penasihat khusus Sekjen PBB dan perwakilan dari partai politik, organisasi masyarakat sipil dan pemuda revolusi di Sana'a. Mereka juga mendengarkan kesaksian dari para korban pelanggaran hak asasi manusia, dan mengunjungi Penjara untuk bertemu dengan tahanan terpidana mati.

Para anggota delegasi menyerukan upaya melibatkan kelompok pemuda dalam dialog nasional dan bertindak atas tuntutan mereka untuk menunjukkan itikad baik.

Mereka memberi dukungan kuat untuk kebutuhan hukum keadilan transisional termasuk ketentuan yang diperlukan untuk mencapai kebenaran dan rekonsiliasi yang sejati, dengan reparasi yang sesuai bagi korban, dan membuat komisi nasional untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan selama tahun 2011 sesuai dengan resolusi PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menuntut semua pelanggaran yang terjadi.

Mereka menyambut baik peran Uni Eropa dalam proses politik menjelang dialog nasional dan sebagai lanjutan dari kesepakatan GCC yang ditengahi oleh pemerintah transisi dan peran utama di antara masyarakat internasional dalam menjangkau elemen masyarakat termasuk dalam perjanjian politis, mendesak Uni Eropa untuk melanjutkan peran utama dalam mendukung reformasi untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Delegasi tersebut mendorong dan mendukung kerja penting dari penasihat khusus Sekjen PBB dan pengaturan dari kantor lokal untuk Komisaris Tinggi PBB untuk HAM di Yaman.

Hal ini didukung upaya pemerintah di bidang reformasi sektor keamanan dan mengakui perlunya mencapai struktur akuntabilitas yang jelas dan terpadu di militer dan dinas keamanan di bawah kontrol sipil sebagai sarana untuk memperbaiki situasi HAM di Yaman.

Uni Eropa juga mendesak pemerintah dan parlemen untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperkenalkan usia minimum pernikahan untuk mengakhiri praktek perkawinan dibawah umur, mereka juga menyerukan agara terpidana hukuman mati, Walid Hussein Haikal mendapat amnesti hukum.

Delegasi tersebut menekankan pentingnya reformasi konstitusional di Yaman dan sangat mendukung kuota perempuan sebanyak 30 persen yang diusulkan di parlemen, dan mendukung upaya Menteri Hak Asasi Manusia untuk membentuk rencana aksi nasional tentang hak asasi manusia, termasuk dimensi hak-hak perempuan yang kuat.